Jatim Nusantara news
Banyuwangi – Masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, semakin dibuat resah dengan maraknya praktik percaloan dalam pengurusan administrasi kendaraan di Samsat Banyuwangi yang berada di wilayah hukum Polres Banyuwangi. Dugaan keterlibatan oknum semakin memperparah situasi, membuat masyarakat terpaksa membayar pungutan liar yang berkedok "bantuan pengurusan" surat-surat kendaraan.
Baru-baru ini, Direktur Utama Media Jatim Nusantara News, Erlangga Setiawan, SH, menemukan langsung praktik ini saat melakukan investigasi di lokasi. Para calo dengan bebas beroperasi dan mengklaim memiliki koneksi dengan "orang dalam" untuk mempercepat proses administrasi kendaraan dengan tarif tambahan yang cukup fantastis.
Salah satu calo berinisial H secara terang-terangan menawarkan jasanya. "Kalau mau menyuratkan kendaraan, ganti plat lima tahunan tanpa KTP atas nama dikenakan biaya tambahan Rp500.000. Kalau hanya bayar pajak tahunan tanpa KTP, cukup Rp250.000," ujar H pada 29 Maret 2025.
Tak hanya itu, beberapa wajib pajak yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa praktik ini memang sudah menjadi rahasia umum. "Di sini memang seperti itu, sudah lama terjadi. Mau bagaimana lagi? Kita ini rakyat kecil, nggak bisa melawan," ujar salah satu wajib pajak yang ditemui di lokasi.
Direktur Utama Jatim Nusantara News, Erlangga Setiawan, SH, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengkonfirmasi temuan ini kepada Kasat Lantas Polres Banyuwangi. "Kami akan melakukan konfirmasi langsung ke Kasat Lantas Polres Banyuwangi terkait temuan ini. Jika memang terbukti, kami tidak akan ragu untuk melaporkannya ke Propam Polda Jatim agar segera ditindaklanjuti," tegas Erlangga.
Saat dikonfirmasi wartawan lewat telepon WhatsApp pada tanggal 3 April 2025, Kanit Regident Polres Banyuwangi, Satria, tidak menjawab panggilan dari awak media. Sikap diam ini semakin menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan penanganan percaloan di lingkungan Samsat Banyuwangi.
Maraknya praktik calo ini menunjukkan lemahnya pengawasan di Samsat Banyuwangi. Jika dibiarkan, masyarakat akan terus menjadi korban pungutan liar yang merugikan. Diharapkan ada langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini demi terciptanya pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Jatim Nusantara News akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas!
Redaksi: Jatim Nusantara News